REAKSI JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((DPRD) DKI Jakarta, dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana geram menyusul adanya informasi yang diterimanya terkait ada dugaan lurah yang meminta-minta sumbangan kepada warga dalam mengurus dokumen di Kelurahan.
Justin mengungkapkan bahwa ia mendapatkan aduan dari warga yang sedang mengurus surat keterangan di salah satu Kelurahan di DKI Jakarta dan diminta sumbangan oleh Kepala Kantor Lurah tersebut.
Justin, menjelaskan, setelah mendapatkan laporan tersebut, dia pun segera mendatangi kelurahan yang dimaksud. Mirisnya, kata Justin, lurah yang dimaksud bahkan tidak mengelak atau membantah, dan membenarkan tindakan tersebut, serta mengatakan bahwa tindakannya merupakan perintah dari Gubernur DKI.
“Bahkan, klaim lurah tersebut, dalam perintah Gubernur ditetapkan target untuk mengumpulkan kurang lebih Rp 88 juta untuk zakat, dan Rp 55 juta untuk PMI (Palang Merah Indonesia),” ujar Justin, kepada Renas, dalam keterangannya, Kamis (22/09/2022).
Justin, mengatakan sangat menyayangkan tindakan lurah tersebut, dimana dilibatkannya pelayan masyarakat untuk mengumpulkan sumbangan. Karena menurutnya, Pemprov DKI harus menghapus stigma bahwa masyarakat yang mengurus dokumen di Instansi Pemprov DKI harus mengeluarkan uang diluar ketentuan.
“Zaman dulu masyarakat sudah sering menghadapi pungli, jangan lagi sekarang masyarakat ditagihkan sumbangan. Saya khawatir masyarakat akan merasa ini seperti pungli tapi dibungkus dengan judul sumbangan.” ujarnya dengan nada protes.
“Tugas Lurah sudah cukup berat untuk melayani populasi warga DKI yang sangat besar, jadi sebaiknya jangan lagi bebankan mereka dengan tugas mencari-cari uang dari masyarakat, ini justru dikhawatirkan mendegradasi citra pelayan publik yang profesional,” sambung Justin.
Untuk itu, menyikapi hal ini, Justin mengaku akan menyurati Gubernur Anies Basewedan secara khusus untuk menanyakan kebenaran perintah atau arahan Gubernur yang menugaskan lurah mencari sumbangan dan mematok besaran yang harus didapat tersebut.
“Saya tidak menghalang-halangi niat baik siapapun untuk kegiatan sosial, akan tetapi sangat tidak elok bilamana pelayan masyarakat ditugaskan untuk mencari uang bahkan dipasang target pendapatan sumbangan,” katanya.
Kendati demikian, Justin tidak menjabarkan secara rinci kelurahan mana yang ia maksudkan, hal itu ia lakukan untuk lebih dulu mendapatkan klarifikasi dari Gubernur atas keterangan lurah tersebut.
“Sementara informasi terkait lokasi dan kantor kelurahannya saya hold dulu pak. Maksimal Senin atau Selasa besok saya akan bersurat dulu ke pak Gubernur, meminta klarifikasinya atas keterangan lurah tersebut. (Karena hari ini saya keluar kota),” ungkapnya.
“Sebab, bisa jadi lurah tersebut tidak bersalah, hanya menjalankan perintah / tekanan akan angka target sumbangan yang menurutnya dipatok. Jadi dalam hal ini, saya akan menunggu klarifikasi Pak Anies setelah saya bersurat nanti,” pungkasnya. (*)
