REAKSI BANDUNG – Pemda Provinsi Jabar meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital yang pertama di Indonesia. MPP Digital untuk menggenjot pelayanan publik sekaligus menstimulus kabupaten/kota yang belum memiliki MPP meski fisik sekalipun.
Dengan konsep metaverse, masyarakat dapat mendapatkan banyak informasi dan menikmati pelayanan publik dengan seolah – olah datang langsung ke kantor.
Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat di Trans Convention Center Jalan Gatot Subroto No. 289 Kota Bandung.
Acara ini di hadiri juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat H. Sugianto Nangolah, SH, MH dan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat H. Sadar Muslihat, SH.
Setiawan mengungkapkan, saat ini baru 12 kabupaten/kota yang sudah memiliki MPP secara fisik, sedangkan 15 kabupaten/kota lainnya belum memiliki MPP.
Menurutnya, MPP Digital dapat mendorong daerah-daerah di Jabar yang belum memiliki MPP fisik, agar dapat meningkatkan pelayanan publiknya.
“Sebanyak 15 kabupaten/kota di Jabar masih belum memiliki mal pelayanan publik (secara fisik). Oleh karena itu, untuk sesegera mungkin program ini kita kejar,” ujar Setiawan.
“Mall pelayanan publik adalah salah satu layanan kita kepada masyarakat supaya mempermudah. Oleh karena itu kita me-launching terkait dengan MPP digital ini,” tuturnya.
Setiawan menyebutkan, MPP Digital memiliki beberapa keuntungan, yakni lebih mudah diakses oleh masyarakat tanpa batasan jarak dan waktu, pelayanan lebih efisien dan cepat, serta membutuhkan biaya pengelolaan yang lebih murah daripada MPP secara fisik.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar Sugianto Nanggola menyatakan pihaknya memberikan apresiasi pada Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat yang melakukan inovasi guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam pembangunan daerah melalui inovasi yang luar biasa.
“Kami juga mendorong inovasi, kolaborasi, dan digitalisasi dalam meningkatkan pelayanan publik,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Legislator partai berlambang bintang mercy ini juga mengingatkan harus disiapkan infrastruktur termasuk sumber daya bila kemudian penemuan atau inovasi tata kelola pemerintahan itu kemudian diadopsi menjadi satu kebijakan.
“Jangan sampai pemerintah kota/kabupaten terantuk-antuk mengikuti arah kebijakan Pemprov Jabar lantaran kurang sosialisasi dan edukasi.
Padahal inovasi dalam pemerintahan akan mendorong tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang efektif dan efisien, lebih murah dari segi biaya, serta lebih akurat,” tuturnya.
Ditambahkan Sugianto perkembangan teknologi informasi saat ini tentunya membawa dampak positif.
“Dampak positifnya adalah pelayanan publik yang berbelit-belit bisa dipangkas sehingga dapat melayani masyarakat dengan lebih maksimal,” pungkas wakil rakyat daerah pemilihan Jabar 1 meliputi kota Bandung dan Cimahi ini. (*)
