REAKSI BANDUNG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyampaikan Desakan agar pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Desakan disampaikan Fraksi PKS DPRD Jabar melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Jabar, untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Jabar dan Presiden Republik Indonesia.
Surat terbuka tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari aspirasi rakyat Jawa Barat terkait kenaikan harga BBM subsidi yang resmi ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 3 September 2022.
“Kami Fraksi PKS DPRD Jabar telah menyerahkan surat terbuka untuk membatalkan kenaikan harga BBM subsidi,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu di Ruang Fraksi PKS DPRD Jabar, Kota Bandung.
Dikatakan Haru, kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang sulit karena dampak Pandemi Covid-19, inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sehingga, naiknya harga BBM subsidi memperparah kondisi ekonomi masyarakat, khususnya bagi kalangan menengah bawah.
Bahkan di tengah kesulitan perekonomian tersebut, Haru mengaku heran lantaran pemerintah memilih melanjutkan proyek mercusuar yang dananya bersumber dari utang, namun belum tentu berkontribusi langsung bagi kesejahteraan rakyat.
“Kenaikan harga BBM menunjukkan sikap tidak berempati kepada rakyat banyak, dan kenaikan harga BBM bersubsidi menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, karena justu memilih alokasi anggaran untuk proyek mercusuar tersebut,” ucapnya.
Karenanya, Haru mendesak proyek-proyek mercusuar yang tak berdampak langsung terhadap kesejahterahkan rakyat sebaiknya ditunda.
Menurutnya, pemerintah lebih baik memprioritaskan program-program untuk kesejahteraan rakyat. “Seperti operasi pasar, menyediakan bansos dengan manajemen data penerima yang tepat sasaran, kegiatan stimulan untuk UMKM, serta penyederhanaan izin usaha,” kata dia.
“Sehubungan dengan alasan tersebut, kami meminta Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk meneruskan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia yang tercinta agar mau mendengar jerit susah rakyat,” ungkapnya.
Sebagai solusi, PKS akan membuat pasar murah selama tiga bulan ke depan dan akan diinstruksikan kepada seluruh struktur serta kader PKS se-Jawa Barat. Selain itu, pihaknya juga akan meminta pemerintah mengalokasikan bantuan sosial dan pendampingan UMKM.
“Kami akan tindaklanjuti, tidak hanya suara tapi juga setiap rapat akan kami suarakan. Kami akan melaksanakan pasar murah udunan untuk membeli dengan harga subsidi dengan harga pasaran,” ungkapnya.
“Ini yang kami lakukan sesuatu yang nyata dan itu akan dilakukan seluruh kader PKS di Jabar. Semoga bisa membantu meringankan beban masyarakat,” tegas Haru. (***)
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu dan anggota saat menyapaikan peryataan di Ruang Fraksi PKS DPRD Jabar, Kota Bandung.
