Oleh Ferry Ardiansyah
REAKSI BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jabar dengan didukung oleh DPRD Jabar telah mempunyai komitmen nyata untuk memberdayakan potensi perempuan di berbagai aspek. Hal ini, merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender.
Komitmen itu , ditunjukkan dengan terbitnya regulasi berupa Perda yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan di Jabar.
Terbitnya Perda tersebut seluruh daerah di Jabar harus menyukseskan agar Perda itu bisa diimplementasikan di seluruh daerah di Jabar.
Perda tersebut memberikan ruang bagi perempuan diantaranya memberikan ruang untuk mengembangkan skill dalam bidang tertentu.
“Pengembangan skill itu, diantaranya direalisasikan melalui pembinaan, pendidikan serta pelatihan diberbagai bidang tertentu, dengan pemetaan itu diharapkan kebutuhan untuk pemberdayaan perempuan dapat diidentifikasi,” kata Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Heri Ukasah Sulaeman kepada media.
Di Kabupaten Sumedang, jelas Heri merujuk pada informasi yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan perempuan Kabupaten Sumedang sudah menyiapkan langkah konkret untuk pemberdayaan perempuan yaitu sekolah perempuan.
Sekolah perempuan itu merupakan program kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jabar.
“Dengan kondisi ini merupakan sebuah langkah maju untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dalam pengembangan skill tertentu.
Harapan sekolah perempuan di Kabupaten Sumedang, sambung Heri tak hanya selesai di program sekolah perempuan dalam jangka waktu tertentu saja.
Namun , dari manfaat program sekolah perempuan yaitu adanya skill tertentu, ada program lanjutan diantaranya pembinaan kewirausahaan.
Di Kabupaten Sumedang, upaya untuk mewujudkan harapan itu sangat terbuka mengingat Kabupaten Sumedang merupakan daerah yang menjadi sasaran program West Java Woman Empowerment (WJWE).
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Pemkab Sumedang, program WJWE itu, akan dilaksanakan di 277 desa dengan sasaran perempuan yang dibina setiap desa 100 orang.
Harapan bagi pihak legislatif, program itu harus dikawal secata tuntas oleh Pemerintah Provinsi Jabar.
Upaya pengawalan program yang diharapkan diantaranya melakukan pembinaan agar program itu terus berlanjut.
Sehubungan dengan rencana itu, bagi pihak legislatif Jabar berharap Pemerintah Provinsi Jabar secara kontinu melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha yang dikelola oleh kalangan perempuan, ujar Heri. (***)
