REAKSI BANDUNG – Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat diingatkan agar tidak terlibat politik praktis menjelang tahun politik pada 2024. Hal itu diungkapkan Walikota Bandung Yana Mulyana saat berikan arahan kepada ASN di Balai Kota Bandung, Jumat (17/2/2023).
Yana menegaskan, jika ada ASN yang terlibat politik praktis maka akan mendapat saksi. Menurutnya, politik praktis yang berpotensi dilakukan ASN di antaranya menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon atau pasangan calon yang mengikuti pemilihan umum (pemilu).
“Saya ingatkan kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat politik praktis,” kata Yana.
Dirinya juga meminta para pejabat agar bersandar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pejabat maupun ASN tidak akan terjerat permasalahan politik praktis.
“Setiap pelanggaran tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum,” katanya.
Untuk menghindari hal-hal tersebut, Yana meminta ASN untuk terus berinovasi mengembangkan potensi dalam tugas yang diemban.
“Harus mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi pada bidang tugas yang diamanahkan,” tandasnya.
Menurutnya, secara internal para pejabat harus mendorong efisiensi dan efektivitas sistem pelayanan publik. Selain itu, menurutnya, koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi harus dikembangkan guna mengakselerasi pembangunan.
“Kita harus memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dengan akademisi, media, komunitas, dan masyarakat,” tuturnya. (*)
