Oleh Tim
REAKSI BEKASI — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan persawahan yang mengalami kekeringan di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Sabtu (26/9/2026).
Ratusan hektare sawah di wilayah tersebut dilaporkan mengalami kekeringan akibat minimnya pasokan air irigasi yang mengalami sedimentasi. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan dan target swasembada pangan nasional.
Dody mengatakan sidak yang ia lakukan atas dasar kecurigaan karena terus menerus laporan positif dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU.
“Sebenernya semuanya berawal dari kecurigaan saya atas laporan-laporan selama ini dari temen-temen Sumber Daya Air,” ujar Dody di lokasi.
Menurut Dody, padahal laporan tersebut tak sesuai dengan fakta di lapangan, berdasarkan banyak laporan media. Dia mengaku banyak pemberitaan media melaporkan kekeringan di daerah-daerah.
“Tapi kenapa kok kemudian tim saya sendiri mengatakan baik-baik aja. Jadi saya curiga gitu kan,” ujar Dody.
Dody mengaku dirinya telah lama berniat melakukan sidak langsung ke lokasi lapangan. Namun, dirinya sempat disibukkan dengan sejumlah bencana di daerah yang tengah menjadi prioritas.
Sebenarnya, kekeringan yang melanda lahan pertanian di Kecamatan Pebayuran dan wilayah lain di Kabupaten Bekasi sudah mendapat atensi serius dari Plt Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja.
Plt Bupati Bekasi sebelumnya telah bergerak mempercepat normalisasi jaringan irigasi Bendungan Kedung Gede (BKG) untuk membantu petani di wilayah hilir.
Pada 2 September 2026, Asep meninjau langsung progres normalisasi Saluran Sekunder (SS) Kedung Gede di sejumlah titik, yakni BKG 15, 17, 20 dan 30, Pebayuran.
Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan percepatan normalisasi agar pasokan air dapat menjangkau wilayah hilir, khususnya BKG 34 hingga BKG 38 yang mengalami kekurangan air.
Dari hasil peninjauan, BKG 15 masih membutuhkan pembersihan sisa eceng gondok. Di BKG 17, eceng gondok yang menutupi permukaan saluran telah dibersihkan dan menunjukkan perbaikan signifikan. Sementara di BKG 20, alat berat masih bekerja membuat tanggul sekaligus melakukan pendalaman saluran.
“Progresnya selama dua minggu semenjak saya sebelumnya datang ke sini melihat sekarang sudah ada perkembangan yang signifikan,” kata Asep saat peninjauan.
Ia berharap normalisasi dapat meningkatkan kapasitas tampung saluran sehingga distribusi air menjangkau kawasan pertanian yang selama ini minim pasokan.
“Ke depan bisa menampung banyak debit air. Tujuannya agar air itu bisa mengalir ke BKG 34, 35, 36, 37, 38 yang mana lokasi itu minim air,” ujarnya.
Pemkab Bekasi menargetkan normalisasi di kawasan Rancasuar, SS Kedung Gede, dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.
“Mudah-mudahan dalam waktu satu bulan clear di daerah Rancasuar di SS Kedung Gede,” kata Asep.
Berdasarkan informasi sidak, saluran irigasi tersier di kawasan tersebut tidak berfungsi optimal akibat sedimentasi dan minimnya pemeliharaan.
Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah. Normalisasi saluran sekunder yang dikerjakan Pemkab Bekasi perlu terhubung dengan perbaikan jaringan tersier agar air benar-benar sampai ke lahan petani.
Kekeringan lahan pertanian bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan menyangkut keberlangsungan usaha tani dan pendapatan masyarakat.
Percepatan normalisasi BKG, pemeliharaan saluran, serta kepastian distribusi air menjadi kebutuhan mendesak agar aktivitas tanam dapat kembali berjalan dan produktivitas pertanian terjaga.
Langkah Plt Bupati Bekasi yang telah dimulai sejak awal September menjadi bagian dari upaya Pemkab Bekasi membantu petani. Kini, sidak Menteri PU diharapkan memperkuat dukungan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan irigasi secara menyeluruh.
Sebab, target swasembada pangan nasional tidak cukup hanya dengan meningkatkan luas tanam dan produksi. Kepastian air hingga ke petak sawah menjadi fondasi utama agar petani mampu terus berproduksi. (***)
