Oleh Red/tim
REAKSI JAKARTA – Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.
Selama ini, diskusi publik masih banyak berfokus pada tantangan pembangunan PLTS dalam skala besar yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang tergolong sangat singkat. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas yang dibangun. PLTS yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia juga perlu dioperasikan dan dipelihara secara optimal agar keandalannya tetap terjaga dalam jangka panjang.
“Ketika kita berbicara tentang 100 GWp PLTS, kita juga perlu memikirkan bagaimana seluruh kapasitas ini bisa terus beroperasi setiap hari. Sebab, kemandirian energi bukan hanya tentang membangun pembangkit, tetapi juga memastikan PLTS tetap berfungsi optimal sepanjang masa produktifnya. Dengan masa produktif lebih dari 20 tahun, kita perlu memastikan setiap PLTS terus terpantau kondisinya, gangguan dapat direspons dengan cepat, dan aset dapat dikelola dari jarak jauh (remote) meskipun tersebar di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Edwin Widjonarko, Co-Founder sekaligus Director of Technology Xurya melalui siaran pers yang diterima Reaksi Nasional, Jumat (16/10/2026).
Xurya adalah perusahaan energi terbarukan terkemuka di Indonesia yang memelopori metode sewa PLTS. Hingga saat ini, Xurya telah berpengalaman mengoperasikan lebih dari 300 proyek PLTS yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk mengelola ratusan sistem secara efisien sesuai standar global IEC (International Electrotechnical Commission), Xurya mengadopsi berbagai teknologi Industri 4.0. Pemantauan dilakukan secara menyeluruh dan real-time, mencakup aspek keselamatan, konektivitas jaringan, performa sistem, telemetri, hingga kondisi cuaca yang dapat memengaruhi produksi listrik dari PLTS.
Pengalaman ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat mendukung pengoperasian satu sistem PLTS secara efisien. Namun, ketika diterapkan pada skala 100 GWp, tantangannya jauh lebih besar. Ribuan PLTS akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan karakteristik lokasi, sistem, dan kondisi operasional yang beragam.
Di sisi lain, pengelolaan PLTS pada skala tersebut juga membutuhkan kombinasi keahlian yang beragam, mulai dari power engineering, data science, analisis jaringan komunikasi, pemrograman, dan pemecahan masalah hingga pengelolaan aset dan inventaris.
“Saya yakin, jika dikelola dengan baik, program 100 GWp ini dapat menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal Indonesia. Transisi energi bukan hanya mendukung kemandirian energi, tetapi juga membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan,” tutup Edwin. (*)
